eS_Ce KURNIA

Menikmati Sebuah Perjalanan

Sejarah Perjalanan BKI

Mumpung lagi hangat-hangatnya isu tentang penjabutan PM No. 7 Tahun 2013. Maka iseng-iseng cari tau kenapa sih BKI itu ada dan bagaimana perjalanannya.

Baiklah kita mulai dari sejarah berdirinya, BKI Berdiri pada 1 Juli 1964 melalui sebuah PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 1964 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

Dasar pertimbangannya adalah:

  1. bahwa hingga saat ini di bidang pembangunan dan pemeliharaan kapal-kapal, Pemerintah masih menggunakan jasa-jasa dari biro klasifikasi asing;
  2. bahwa dilihat dari segi teknis-konstruksi kapal-kapal yang dibangun untuk pelayaran dalam negeri, syarat-syarat yang ditetapkan oleh biro klasifikasi asing adakalanya tidak sesuai, hal mana sesungguhnya tak perlu terjadi bilamana kapal-kapal tersebut diklasifikasikan oleh biro klasifikasi nasional yang lebih menguasai keadaan pelayaran di Indonesia;
  3. bahwa di samping dilihat dari sudut kebanggaan nasional, dengan adanya biro klasifikasi nasional, maka dapat diharapkan penghematan sejumlah devisen yang setiap tahunnya seyogyanya ditransfer oleh biro klasifikasi asing keluar negeri dan disamping itu terbukalah kesempatan bagi para ahli teknik perkapalan bangsa Indonesia sendiri untuk memupuk dan memperluas pengalaman serta keahliannya di bidang pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan kapal-kapal;
  4. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960;

Kemudian pada tahun 1977, nama Perusahaan Negara dirubah menjadi PERSERO melalui Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1977 tanggal 31 Januari 1977

Peran pemerintah terhadap eksitensi BKI antara lain:

  • Tahun 1964

Melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Laut tentang Peraturan Kewajiban Kapal-Kapal untuk memiliki sertifikat klasifikasi, No: Th.1/17/1 Tanggal 26 September 1964. Disebutkan di Pasal 1, Semua kapal-kapal berbendera Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat klasifikasi yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia.

  • Tahun 1965

Melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Laut, No. : Kab. 4/17/9 Tanggal 8 Juli 1965, Menetapkan: Menunjuk Perusahaan Negara “Biro Klasifikasi Indonesia” sebagai satu-satunya badan yang berusaha dibidang klasifikasi kapal-kapal dan pula sebagai satu-satunya badan yang berwenang untuk menentukan klasifikasi kapal-kapal berbendera Indonesia.

  • Tahun 1981

Melalui Instruksi Menteri Perhubungan, NOMOR IM.8/AL.407/Phb-81 tentang Kewajiban kapal-kapal berbendera indonesia memiliki sertifikat klas dari Biro Klasifikasi Indonesia, tanggal 23 Maret 1981, yang isinya:

PERTAMA :
Mengklaskan Kapal-kapalnya pada Biro Klasifikasi Indonesia.
KEDUA :
Kapal-kapal berbendera Indonesia yang diwajibkan memiliki sertifikat klas Biro Klasifikasi Indonesia adalah Kapal kapal:
1. Berukuran denganpanjang 20 M atau lebih,atau 100 BRT keatas yang digerakkan dengan mesin yang bertenaga 100 TK ke atas;
2. Yang melakukan pelayaran Internasional meskipun telahmemiliki sertifikat dari suatu Biro Klasifikasi Asing.

  • Tahun1992

Melaui UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Biro Klasifikasi Indonesia tidak disebut secara eksplisit.

Pasal 36
(1) Untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal, kapal ukuran tertentu dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan klasifikasi.
(2) Pengklasifikasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

  • Tahun 1995

Melalui MAPEL: 014 NOMOR :09/PHBL/I/1995 yang isinya:

AA BERDASARKAN DATA DAN INFORMASI YANG DITERIMA KMA DITEMUKAN BHW SAMPAI SAAT INI MASIH TERDAPAT KPLS BERBENDERA INDONESIA YG BELUM DIKLASKAN PADA BIRO KLASIFIKASI INDONESIA KURBUK BKI KURTUP TTK

BB BERKAITAN DENGAN PD BUTIR AA DIATAS KMA PERLU DIINGATKAN BHW INSTRUKSI MENHUB NO.IM.8/AL.408/PHB-81 TGL 230381 TTG KEWAJIBAN MASUK KELAS BKI BAGI KAPAL INDONESIA YANG MEMILIKI UKURAN PANJANG KMA DAYA PENGGERAK DAN TONASE TERTENTU MASIH TETAP BERLAKU KMA DAN AGAR KPLS TSB DIATAS SGR DIKELASKAN PD BKI SELAMBAT-LAMBATNYA TIGA ULANG TIGA BULAN SETELAH MAPEL INI DITERIMA TTK

CC UMP DAN PELAKSANAANYA KMA DIERJENHUBLA KRM TTKHBS

  • Tahun 2002

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, yang isinya di pasal 59 pemerintah tidak lagi menunjuk Biro Klasifikasi Indonesia, tetapi juga Badan Klasifikasi Asing.

Pasal 59
(1) Untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal, kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu, wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi.
(2) Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing yang diakui dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang berkenaan dengan pemenuhan persyaratan keselamatan kapal.
(3) Penunjukan dan pengakuan badan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri.
(4) Menteri dapat menggunakan hasil pemeriksaan tersebut dalam ayat (2) dalam proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
(5) Badan klasifikasi yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan keselamatan kapal wajib melaporkan kegiatannya kepada Menteri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan ukuran kapal yang wajib diklasifikasikan, tata cara pemanfaatan hasil pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh badan klasifikasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Menteri.

November 27, 2014 - Posted by | for me

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: